YEREVAN, 23 MARET, ARMENPRESS. Azerbaijan menandai hari ke-100 pemblokiran ilegal Koridor Lachin dengan penutupan ke-13 pasokan gas alam ke Nagorno-Karabakh. Seperti yang diinformasikan oleh “Armenpress”, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan hal ini selama sesi reguler Pemerintah.
“Ini didahului oleh pidato pemimpin Azerbaijan di desa Talish yang dibersihkan secara etnis di Nagorno-Karabakh, yang sulit digambarkan sebagai agresif.
Apa yang terjadi di desa Talish adalah bukti mendasar dan kuat dari kebijakan pembersihan etnis dan genosida yang diterapkan oleh Azerbaijan. Di desa itu, yang dikosongkan akibat perang 44 hari, Azerbaijan menghancurkan rumah-rumah milik orang Armenia dan membangun rumah-rumah yang diperuntukkan bagi orang Azerbaijan sebagai gantinya. Apa yang telah kami peringatkan sejak lama sudah menjadi kenyataan,” kata Pashinyan.
Menurut Perdana Menteri, kepemimpinan Azerbaijan menunjukkan modelnya dalam menjamin hak dan keamanan orang Armenia di Nagorno-Karabakh atau “integrasi” dengan menghancurkan rumah-rumah milik orang Armenia, malah membangun rumah untuk orang Azerbaijan, menghapus prasasti Armenia dari monumen Armenia kuno dan mempertimbangkan masalah diselesaikan.
“Tindakan tersebut ilegal dan jelas bertentangan dengan poin 7 dari pernyataan tripartit 9 November 2020, di mana, saya ingatkan, dikatakan: “Pengungsi internal dan pengungsi kembali ke wilayah Nagorno-Karabakh dan daerah sekitarnya di bawah pengawasan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.”
Artinya, 18 Maret seharusnya ditandai dengan kembalinya penduduk Armenia ke Talish dan bukan dengan tindakan perusakan berupa penghancuran rumah mereka,” tegas Pashinyan.
Menurut Perdana Menteri, tindakan kepemimpinan Azerbaijan ini diikuti oleh pernyataan rekan kami yang beremigrasi dari Nagorno Karabakh dan daerah tetangga, yang menuntut dari para pemimpin negara yang menandatangani deklarasi tripartit 9 November 2020, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi untuk memastikan pengembalian yang aman dan bermartabat ke tanah bersejarah dan bekas pemukiman mereka, sesuai dengan kewajiban yang ditanggung dalam deklarasi tripartit 9 November 2020, hukum manusia dan kemanusiaan.
“Sebagai salah satu penerima pernyataan tersebut, saya ingin menekankan dengan jelas bahwa saya menganggap permintaan tersebut adil, dan Pemerintah Republik Armenia harus mengambil semua langkah politik dan diplomatik untuk melindungi hak penulis dan penerima manfaat dari pernyataan tersebut. pernyataan,” pungkas Pashinyan.
Sumber :